Javascript anda tidak aktif!
Silahkan aktifkan javascript pada browser anda
  • (021) 7942653
  • raskin@bangda.kemendagri.go.id
  • Jl. Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata, Jakarta Selatan

Tanya Jawab Program Raskin

Program Raskin adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan).
  • Program Raskin bertujuan untuk mengurangi sebagian beban pengeluaran rumah tangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
  • Efektivitas Raskin sebagai perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kecukupan nilai transfer pendapatan dan ketepatan sasaran kepada kelompok miskin dan rentan.
Pengeluaran rumah tangga miskin dan rentan sebagian besar (65%) digunakan untuk membeli bahan makanan. Beras, sebagai salah satu bahan makanan, merupakan komoditi utama dalam konsumsi rumah tangga miskin dan rentan, dengan proporsi sekitar 29% dari komponen konsumsi masyarakat miskin. Meningkatnya harga beras melemahkan daya beli masyarakat terutama masyarakat miskin, yang pada gilirannya meningkatkan jumlah penduduk miskin. Untuk itu, sangatlah penting untuk memastikan agar rumah tangga miskin dan rentan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan terutama beras.

PRTS-PM Raskin berhak untuk menerima beras Raskin sebanyak 15 kg per RTS-PM per bulan selama 2017.

Harga tebus beras Raskin adalah Rp1.600 per kg di Titik Distribusi (TD).
  • Raskin disalurkan oleh Perum BULOG ke Titik Distribusi (TD) yaitu lokasi yang ditentukan dan disepakati oleh Perum BULOG dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  • Pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab mendistribusikan Raskin dari TD ke Titik Bagi (TB), yaitu lokasi tempat penyerahan beras Raskin kepada para RTS-PM yang menebusnya.
Titik Bagi (TB) merupakan tempat penyaluran langsung beras dari Pelaksana Distribusi Raskin ke tangan rumah tangga. Umumnya, TB ada di tingkat desa atau RW atau RT. Untuk penyaluran beras Raskin dengan KPS, TB tersebut sama dengan TB yang biasa dipakai untuk penyaluran Raskin selama ini.
  • Gunakan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) bagi RTS-PM Pengganti hasil musyawarah desa/kelurahan (mudes/muskel).
  • Pada waktu penyerahan beras Raskin kepada RTS-PM, dibuatkan tanda terima Raskin oleh Pelaksana Distribusi Raskin.
  • Program Raskin diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan rentan. Jumlah RTS-PM Program Raskin nasional tahun 2015 adalah sebanyak 15.530.897 rumah tangga (tidak mengalami perubahan dari tahun 2014), yaitu rumah tangga yang menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda kepesertaannya, atau Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) untuk rumah tangga pengganti hasil musyawarah desa/kelurahan (mudes/muskel).
  • Jumlah RTS-PM Program Raskin 2015 tersebut meliputi sekitar 25% penduduk dengan peringkat kesejahteraan terendah secara nasional, yang telah mencakup rumah tangga miskin dan hampir miskin.
  • Penetapan nama dan alamat RTS-PM Program Raskin 2015 mengacu pada Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial, yang dikelola oleh Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pemutakhiran datanya telah dilakukan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/kelurahan (mudes/muskel) tahun 2014 yang tertuang dalam Formulir Rekapitulasi Rumah Tangga Pengganti (FRP) dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang ditetapkan di dalam Surat Kemenko Kesra/Tikor Raskin Pusat kepada Tikor Raskin Provinsi No.: B-485/KMK/DEP.II/III/2014 tertanggal 27 Maret 2014.
  • Bagi wilayah desa/kelurahan yang terdapat kekosongan RTS-PM pada DPM Raskin 2014 dan tidak melaporkan RTS Pengganti sama sekali atau melaporkan RTS Pengganti dalam FRP 2014 lebih sedikit daripada yang dibutuhkan untuk mengisi kekosongan RTS-PM pada DPM Raskin 2014, maka RTS Pengganti pada DPM 2015 diambil dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 sejumlah selisih yang diperlukan.
  • Bagi wilayah desa/kelurahan yang pelaporan RTS Pengganti dalam FRP 2014 lebih sedikit daripada RTS yang diganti oleh mudes/muskel Raskin 2014 maka RTS Pengganti pada DPM 2015 juga diambil dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 sejumlah selisih yang diperlukan.
  • Daftar wilayah administrasi provinsi dan kabupaten/kota pada data nama dan alamat ini merujuk pada Master File Desa (MFD) Semester I Tahun 2014 dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencakup 34 provinsi dan 511 kabupaten/kota. Sedangkan daftar wilayah administrasi kecamatan dan desa/kelurahan masih mengacu pada daftar wilayah administrasi hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011.
  • Apabila terjadi pemekaran wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, maka Gubernur, atau Bupati/Walikota segera mengalokasikan Pagu Raskin sesuai dengan alamat RTS-PM di wilayah administrasi pemerintahan yang baru, dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang. Dengan demikian, Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin dari Bupati/Walikota kepada Perum BULOG dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah terkini hasil pemekaran dan tidak perlu menunggu persetujuan dari Tikor Raskin Pusat untuk Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota.
  • Pagu atau jumlah RTS-PM Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) secara nasional untuk tahun 2015 sebanyak 15.530.897 RTS-PM, atau tidak mengalami perubahan dari pagu Raskin 2013 dan 2014.
  • Pada umumnya, pagu atau jumlah RTS-PM Program Raskin 2015 untuk masing-masing provinsi dan kabupaten/kota adalah sama dengan pagu Raskin tahun 2013 dan 2014. Namun, mengingat adanya pemekaran wilayah administrasi di beberapa wilayah, maka pagu Raskin 2015 mencerminkan perubahan dimaksud. Daftar wilayah administrasi provinsi dan kabupaten/kota merujuk pada Master File Desa (MFD) Semester I Tahun 2014 dari Badan Pusat Statistik (BPS).
  • Khusus untuk provinsi Kalimantan Timur dan Bali, terjadi perubahan sebaran pagu Raskin di tingkat kabupaten/kota dibandingkan dengan pagu Raskin tahun 2013 dan 2014. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan pagu Raskin di Kota Balikpapan dan Kabupaten Badung. Sisa pagu dari kedua wilayah tersebut dialokasikan kepada kabupaten/kota yang lain di dalam provinsi yang sama.
  • Data nama dan alamat RTS-PM Program Raskin 2014 masih mengacu pada daftar wilayah administrasi provinsi/kabupaten-kota/kecamatan/desa-kelurahan hasil PPLS 2011.
  • Apabila terjadi pemekaran wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, maka Menko Kesra, atau Gubernur, atau Bupati/Walikota segera mengalokasikan Pagu Raskin sesuai dengan alamat RTS-PM di wilayah administrasi pemerintahan yang baru, dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.
  • Dengan demikian, Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin dari Bupati/Walikota kepada Perum BULOG dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah terkini hasil pemekaran dan tidak perlu menunggu persetujuan dari Tikor Raskin Pusat untuk Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota.
  • Mengenai perubahan data RTS-PM Raskin 2015 beserta ketentuan lain terkait dengan pelaksanaan Program Raskin tahun 2015 mengacu pada Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Pedum Raskin) 2015 yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
  • Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan/pemerintah setingkat, dimungkinkan pelaksanaan mudes/muskel untuk memperbaharui DPM, yaitu:
    • Mudes/Muskel melakukan perubahan DPM Raskin2015 dengan menetapkan RumahTangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
    • RTS-PM Raskin yang Kepala Rumah Tangganya meninggal makaRumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikankepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT ) atau Anggota Rumah Tangga (ART ) tanpa mengubah nama dalam DPM.
    • Bagi RTS-PM Raskin Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/ kelurahan/pemerintah setingkat atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Mudes/Muskel.
    • Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 (tiga) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari: balita dan anak usia sekolah, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak tetap.
    • Mudes/Muskel dilaksanakan satu kali pada awal tahun segera setelah DPM 2015 diterima oleh pemerintah desa/ kelurahan.
    • Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui perubahan oleh Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1.
    • PelaksanaanMudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara (BA). Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015. BA Mudes/Muskel dan FRP2015 dibuat rangkap 3 (tiga), yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tikor Raskin Kab/Kota, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tikor Raskin Kecamatan, dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat desa/kelurahan.
    • Setelah pelaksanaan Mudes/Muskel dan pencatatan Berita Acara dan FRP, penyaluran Beras Raskin dapat langsung dilakukan.
    • Mudes/Muskel dan FRP 2015 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat desa/ kelurahan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan BA dan FRP pada setiap tingkatan. Jika Muscam dilaksanakan maka perlu dilengkapi dengan BA Muscam dan FRP.
    • BA Mudes/Muskel, Muscam (jika ada) dan FRP 2015 diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota paling lambat 28 Februari 2015.
    • Bupati/Walikota mengesahkan DPM akhir Raskin (DPM-1) untuk wilayah kabupaten/kota paling lambat 31 Maret 2015.
    • Bagi RTS-PM Raskin di dalam DPM-1 diterbitkan Kartu Raskin oleh pemerintah daerah setempat.